Sang Kapitalis

Diberitakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting "Jadi, dengan Perpres ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa menjamin Kebutuhan Barang Pokok dan penting lewat pengendalian stok dan harga, termasuk juga pemberian fasilitas pengembangan infra struckturdan lain sebagainya supaya stok terjamin" ujar teten Masjuki, Tim Komunikasi Presiden. Tapi itu bukan berarti pemerintah bisa kapan saja mengatur harga-harga di pasar. Dalam sistem kapitalis seperti negara kita, harga-harga sepenuhnya di lepaskan ke pasar. Dan pemerintah tidak bisa melakukan intervensi apapun terhadap pasar. Harga beras, harga telor, harga bawang, sepenuhnya mengikuti kebutuhan pasar. Bisa naik dan turun sesuai demand n supply-nya, karena itulah kita sebagai rakyat terkadang musti menghadapi ketidakpastian harga. Apalagi jika medekati hari raya Lebaran.. Beberapa kapita...

di Indonesia sudah beberapa kali dilakukan "penyetabilan" harga oleh pemerintah melalui peranan Bulog, beberapa ton komoditi yang sedang naik harganya, di tembakkan ke pasar dengan harapan harga menjadi turun. Karena tidak ada 1 orang pun yang boleh mengatur harga di pasar. Baik itu presiden, orang paling "pintar" atau paling "Soleh" sekalipun.

KAPITALISME ITU SUDAH MATI Jika kapitalisme itu artinya yang punya modal adalah yang berkuasa. Maka orang-orang di foto ini, adalah bentuk dari sudah tiadanya KAPITALISME di jaman revolusi informasi seperti saat ini.. Mereka yang punya modal,, Mereka kerja pakai motor yang dibeli sendiri,, Bayar bensin pakai duit sendiri,, Bahkan dapat gaji pun dari hasil narik ojek sendiri,, keringet sendiri Merekalah yang memodali semua aktifitas aplikasi ojek online tersebut, mereka adalah investornya bahkan mereka sendiri jadi buruhnya.. Benarkah KAPITALISME sudah mati? Atau mereka hanya sekedar "kalah main" oleh pemodal (kapitalis) yang jauh lebih besar lagi?

Bank Indonesia meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai wujud interkoneksi (saling terhubung) antar switching dan interoperabilitas (saling dapat dioperasikan) sistem pembayaran nasional pada hari ini (4/12) di Jakarta. Acara peluncuran GPN dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Terdapat tiga sasaran utama implementasi GPN yaitu pertama, menciptakan ekosistem sistem pembayaran yang saling interkoneksi, interoperabilitas dan mampu melaksanakan pemrosesan transaksi yang mencakup otorisasi, kliring dan setelmen secara domestik. Kedua, meningkatkan perlindungan konsumen antara lain melalui pengamanan data transaksi nasabah dalam setiap transaksi. Dan ketiga, meyakinkan ketersediaan dan integritas data transaksi sistem pembayaran nasio...